PKS Jadi Kambing Hitam Kenaikan BBM

Sebagai seorang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan ini sepertinya semakin stress. Setelah melecehkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie lalu Ketua Umum Hanura, Wiranto. Kini Ramadhan Pohan mencoba untuk mencari kasus lain, yaitu mencoba mencari gara-gara dengan PKS.

Ramadhan mencoba untuk mencari gara-gara dengan PKS, lantaran PKS masih tetap bersikukuh untuk menolak kenaikan BBM.

“Sebagai partai koalisi pemerintah, PKS janganlah begitu. Segeralah kembali ke jalan yang benar,” ucap Ramadhan Pohan, Senin (05/03).

Ramadhan Pohan bingung dan merasa heran dengan para politisi PKS yang masih saja menolak kenaikan BBM. Ramadhan Pohan beranggapan bahwa seharusnya PKS membela pemerintah dan Partai Demokrat yang mendukung kenaikan BBM. Ia menganggap PKS bisa dijadikan bebek-bebek yang akan selalu bisa digembalakan seperti partai koalisi yang lainnya.

Sebagaimana kita semua mengetahui, bahwa janji SBY selalu tidak pernah ditepati. Dulu SBY bilang tidak akan pernah menaikkan BBM lagi, tetapi malah berkali-kali ia menaikkan BBM dengan gampang sekali. Padahal seharusnya gaji Presiden SBY mesti dikurangi juga, supaya tahu bagaimana penderitaan rakyatnya.

PKS masih tetap tidak ingin merubah pendiriannya untuk tetap tidak membela kenaikan BBM yang akan digagas pemerintah meski akhirnya PKS harus selalu dilecehkan oleh petinggi Partai Demokrat semacam Ramadhan Pohan.

"Fraksi PKS bertahan untuk penolakan kenaikan BBM. Potensi terciptanya konflik sosial itu besar," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta.

Sepertinya para pembesar Partai Demokrat sudah kebingungan dengan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan anggotanya. Sehingga mungkin ini termasuk kasus serampangan para pembesar Partai Demokrat untuk membuat isu korupsi didalam kader Partai Demokrat tidak lagi didengar (pengalihan isu mode:on).

Posted By :  PKS Beringin DS

Read more »

PKS: Transportasi Haji Harus Melalui Lelang Agar Harga dan Pelayanan Lebih Kompetitif

 

Kementerian Agama (Kemenag) didesak untuk tidak lagi menunjuk langsung pelaksana transportasi jemaah haji. Untuk penyelenggaraan haji tahun 1433 H/2012, proses pengadaan pesawat haji harus dengan mekanisme pelelangan umum dan mengacu pada Perpres No.54/ tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Hal tersebut menyusul laporan KPK ke Komisi VIII yang mendapati sejumlah permasalahan dalam pengadaan pesawat haji selama ini," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 1/3).

Selain pengadaan pesawat haji yang tidak melalui proses lelang umum, lanjut Hakim, selama ini Kemenag juga tidak pernah memprediksi biaya haji yang seharusnya dibuat oleh panitia pengadaan transportasi udara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Selama ini pula, pelayanan pemberangkatan haji dimonopoli oleh PT Garuda Indonesia. Padahal ini bertentangan dengan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan yang secara tegas melarang praktek monopoli dalam penyelenggaraan penerbangan.

"Disisi lain, penunjukan langsung untuk pengadaan pesawat haji ini juga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," kata Hakim yang juga sekretaris Fraksi PKS.

Hakim menambahkan, monopoli pengadaan angkutan jemaah haji oleh Garuda melalui penunjukan langsung oleh Menteri Agama merugikan calon jemaah haji. Dengan penunjukan langsung tanpa proses lelang umum, tarif penerbangan yang harus dibayar jemaah berpotensi lebih mahal karena tidak ada harga pembanding atas pengajuan kontrak penawaran transportasi udara yang selama ini ditunjuk oleh Menag.

"Jika proses pengadaan pesawat pengangkut calon jemaah haji dilakukan melalui proses lelang terbuka, harga dan pelayanan penerbangan haji akan menjadi lebih kompetitif," demikian Hakim.

*http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/01/56326/Stop-Monopoli-Transportasi-Haji!-

 

Posted By : PKS Beringin DS

Read more »

Survey Terbaru Pemilih DKI: PKS Urutan Pertama Kalahkan PD

 

Jurnaline.com – Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta Juli mendatang popularitas Partai Demokrat menurun khususnya di Jakarta, PD kalah tenar dibanding Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Demikian hasil jajak pendapat yang dilakukan Media Survei Nasional (MEDIAN) bersama The Future Institute (TFI) seputar Pemilukada DKI. Survei dilakukan sejak 6 sampai 17 Februari 2012 dengan responden berjumlah 900 orang yang dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling.

“Tingkat kepercayaan publik hanya 15,08 persen sedangkan PKS 16,70 persen,” kata Direktur Eksekutif The Future Institute Rico Marbun dalam jumpa persnya di Jakarta, Rabu (29/2).

Salah satu faktor penyebab menurunnya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat, menurut Rico, salah satunya lantaran kasus Nazaruddin yang menyeret sejumlah pengurus partai Demokrat.

“Semakin banyak tersangka, semakin berbahaya posisi Partai Demokrat,” ujarnya. Kendati Rico mengakui, saat ini belum ada tingkat kepercayaan publik di atas 50 persen.

“Di tempat ketiga keempat dan kelima adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra dengan tingkat kepercayaan 9,77 persen dan 7,11 persen, 6,54 persen” tambahnya. Sedangkan untuk posisi selanjutnya yaitu PPP, Nasdem, PAN, Hanura dan PKB.

“Sampai saat ini PKS merupakan partai dengan tingkat kesolidan yang tinggi di Jakarta untuk mendukung cagub,” jelasnya.

*http://jurnaline.com/2012/03/01/popularitas-demokrat-menurun-di-pemilukada-dki-jakarta/

 

Posted By : PKS Beringin DS

Read more »

PKS Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000.

“Fraksi PKS masih bertahan, menolak kenaikan BBM. Inikan masalah manajemen fiskal pemeintah. Ini cara mengalihkan beban dari rakyat, ini bisa diantisipasi 2 tahun lalu, sekarang mau dialihkan beban ke rakyat,” ujar Wakil Sekjen PKS, Anis Matta di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Anis pun meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pemerintah yang terlalu banyak serta biaya-biaya yang tak produktif.

“DPR saja menghentikan pembangunan gedung baru. Kebocoran anggaran masih besar sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak yang dilakukan bisa mengaduk-aduk subsidi lain ini masalah kenaikan sembako nantinya,” jelasnya.

Usulan kenaikan BBM tersebut sebenarnya, kata Anis, sudah bisa diprediksi lama sebelumnya dua tahun terakhir ini, tapi pemerintah tidak mau.

“Kalau mau melakukan itu, sekarang kompensasi hanya BLKT dan BLT kampanye tidak seimbang juga,” pungkasnya.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2012/02/29/pks-tolak-rencana-kenaikan-harga-bbm

Posted By : PKS Beringin DS

Read more »

Kenaikan BBM Menyengsarakan Rakyat, BLT Jadi Alat Kampanye

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas dan lugas menolak rencana pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena bisa menimbulkan konflik sosial dan menyengsarakan rakyat.

"Fraksi PKS bertahan untuk penolakan kenaikan BBM. Potensi terciptanya konflik sosial itu besar," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Belum dinaikkan saja, harga-harga kebutuhan bahan pokok sudah ada yang naik. Menurutnya, antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang terus merangkak naik bisa dilakukan dua tahun lalu.

Namun, karena manajemen fiskal pemerintah tidak beres, pemerintah tidak memiliki opsi lain. Padahal, kenaikan harga BBM dinilai sama saja mengalihkan beban ke masyarakat.

Anis menegaskan masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa menghapus subsidi BBM seperti menghentikan pemborosan dalam anggaran pemerintah. "Kebocoran anggaran masih besar sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak yang di lakukan. Bisa mengaduk-aduk subsidi lain," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam rapat kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Gedung DPR Jakarta, kemarin, Fraksi PKS menolak opsi yang diajukan pemerintah perihal kenaikan BBM.

Rencana pemerintah mengimbangi kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dinilai cuma akan membuat masyarakat malas.

Hal itu ditegaskan Ahli perminyakan Dr Kurtubi, "BLT bukan solusi terbaik untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan BBM, justru itu akan membuat masyarakat malas," tutur Kurtubi.

Menurut Kurtubi, lebih baik uang untuk BLT digunakan untuk membuka lapangan kerja baru, misalnya untuk membangun jalan di desa dan dikerjakan dengan program padat karya.

Politikus Partai Dmokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan program pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi hanya sebagai bentuk pencitraan pemerintah dan pembodohan publik.

"BLT sebagai kompensasi dari kenaikan BBM hanya sebagai pencitraan dari pemerintah. BLT itu dari mana? Kalau hasil utang maka harus dibayar, lalu pakai uang siapa? Ya dari uang rakyat, itu pembodohan publik. Nanti kan yang membayar juga rakyat, itu hanya pencitraan," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR Anis Matta. Pilihan pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi yang sudah mulai direncanakan hanya sebagai bentuk kampanye oleh pemerintah.

"BLT hanya sebagai kampanye sedangkan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat pasti akan naik," tutur Anis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Anis menilai pemerintah harusnya dapat lebih cerdas dalam menghadapi persoalan, pasalnya kenaikan BBM ini bisa diantisipasi sejak dua tahun lalu. "Pemerintah harusnya dapat lebih cerdas. Kita tidak mau ikut ambil resiko kepada rakyat, kenaikan BBM tidak hanya membuat kenaikan harga tapi bisa terciptanya konflik sosial," tandasnya.

Kenaikan BBM dan Pemberian BLT Tidak Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

DR Andi Irawan seorang ekonom Indonesia mengingatkan dampak kenaikan BBM berkaca pada pengalaman tahun-tahun lalu. Dalam tulisannya DR Andi Irawan menyatakan...

Mari kita lihat dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM bahkan pernah lebih dari 100% (pada bulan Oktober 2005). Ternyata setelah kebijakan itu diambil tidak ada indikasi yang nyata bahwa dengan menaikan harga BBM berdampak terhadap semakin bernasnya fungsi negara yang bisa dinikmati oleh rakyat khususnya rakyat miskin. Benar, Secara agregat angka-angka kuantitatif makro ekonomi memang menggembirakan. Perekonomian Indonesia ternyata mampu tumbuh 5-6,5% per tahun sejak Kabinet Indonesia bersatu I. Tak cuma itu. Saat ini pendapatan per kapita kita sudah mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9).

Tetapi benarkah pertumbuhan itu dinikmati merata seluruh warga bangsa? Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per September 2011 yang menyatakan bahwa terdapat 591.890 rekening premium di perbankan Indonesia dengan isi Rp. 500 juta ke atas dengan total 1.750,07 triliun. Terjadi pelonjakan dalam sebulan dibandingkan pada Agustus 2011 yang hanya sebanyak 577.600 dengan isi Rp. 1.654 triliun. Bandingkan dengan jumlah belanja negara dalam APBN RI2012 yang hanya lebih kurang Rp 1.435 triliun. Artinya angka-angka pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang yang jumlahnya tidak mencapai 1 juta orang dari penduduk Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin cuma berkurang 130 ribu atau 0,13%. Penurunan 0,13% tersebut tetap amat tidak signifikan karena dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintah menargetkan penurunan orang miskin 1% tiap tahun.

Kenaikan harga BBM hanya menguntungkan pemerintah karena beban APBNnya menjadi longgar dan menguntungkan segelintir BUMN, konglomerat dan pengusaha yang bergerak dipertambangan sumber energi subsitusi BBM seperti gas bumi dan batu bara karena harga domestiknya menjadi semakin kompetitif dengan naiknya harga BBM.

Banyak hal yang perlu ditelaah dan dikoreksi berkaitan dengan permasalahan BBM ini sehingga benar-benar tuntutan konstitusi bahwa bumi air dan udara adalah dimiliki negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat itu hadir.

Hari ini 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai asing. Dan hasilnya 90 persen dikirim dan dinikmati oleh negara lain khususnya negara maju.

Belum lagi kalau kita bicara tentang kontrak bagi hasil dan cost recovery usaha-usaha pertambangan asing yang sangat merugikan negara.

Posted By : PKS Beringin DS

Read more »