Munculnya kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan)
Republik Indonesia (RI) yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
seakan menjadi bulan-bulanan media untuk memberitakan kasus yang
membelit partai tersebut.
Hal itu terjadi karena mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi
tersangka dalam kasus tersebut, bersama Ahmad Fathanah (AF) yang diduga
sebagai teman dekat Luthfi.
Terlebih, setelah berjalannya penyelidikan kasus ini, sejumlah wanita
cantik muncul di balik kasus tersebut dan terkait dengan Ahmad Fathanah.
Alhasil citra PKS yang selama ini terkenal bersih, santun dan jauh dari
kesan begajulan, kini secara liar citra itu terbantahkan.
Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, kenapa hanya
persoalan suap impor daging ini seakan menjadi fokus penegak hukum,
terutama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan kasus
lainnya seperti bailout Bank Century, kasus Hambalang, dan berbagai
kasus lainnya yang bersinggungan dengan penguasa seperti jalan di
tempat.
Dari berbagai sumber yang dikumpulkan Sindonews, muncul skenario besar
terkait kasus impor daging ini untuk menjegal PKS di Pemilihan Umum
(Pemilu) 2014. Adanya dugaan itu, didasarkan alur dan jalannya kasus
impor daging ini.
"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS.
Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan
pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif
Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo dalam rilisnya yang
diterima Sindonews beberapa waktu lalu
Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak
tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK
dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok
paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya
identitas dan kondisi kesehatan.
Selain itu, terkait hari ini Jumat (10/5/2013), akan diperiksanya Ketua
Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, semakin mempertajam analisis bahwa
partai ini sedang masuk dalam desain penjegalan di Pemilu 2014.
Pasalnya, bukan tidak mungkin, Hilmi bisa dijadikan tersangka dalam
kasus ini, jika saja KPK menemukan atau sengaja merancang dan memenuhi
pesanan pihak eksternal KPK, untuk mentersangkakan Hilmi.
Jika benar Hilmi jadi tersangka, maka kredibilitas dan masa depan PKS
akan berada di ujung tanduk. Ditambah lagi, KPK akan memeriksa Presiden
PKS Anis Matta, pada Senin 13 Mei 2013 mendatang. Perkiraan ini tentunya
bukan tanpa alasan, karena cukup dengan mata telanjang saja, publik
bisa membaca dengan terang-benderang.
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, pihaknya tak akan mengabiskan
energi hanya untuk mengurusi Ahmad Fathanah, meskipun orang tersebut
terus saja membawa nama PKS dalam sepak terjangnya. "Jangan-jangan ini
malah bagian dari skenario untuk mengacaukan konsentrasi PKS menjelang
Pemilu 2014," ujar Nasir menduga ketika dihubungi Sindonews, Selasa 7
Mei 2013.
Dugaan itu tentu saja muncul, karena penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam kasus ini terkesan berlebihan. Apalagi mengurusi
kasus-kasus yang nilainya kecil. "KPK terus saja sibuk mengurus kasus
yang nilainya Rp20 juta, Rp70 juta, lama-lama Rp1 juta juga diurus,"
kritiknya.
Sumber : PKS PIYUNGAN
Diposkan kembali oleh:
DPC PKS BERINGIN DS
CINTA, KERJA & HARMONI