_Home
3:20 PM
Unknown
Senin, 18 Oktober 2010
ASSALAMU`ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
YTH :SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA.
YTH :SAUDARA GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
YTH :SAUDARA PARA PEJABAT SIPIL, TNI DAN POLRI, PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN.
YTH :REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK
PERTAMA-TAMA MARI KITA SENANTIASA MEMPERBARUI UNGKAPAN DAN PERWUJUDKAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH SWT - TUHAN YANG MAHA ESA - ATAS SEGALA KARUNIA DAN NIKMAT-NYA YANG TELAH KITA TERIMA, TERMASUK NIKMAT KESEHATAN DAN KELAPANGAN WAKTU, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM RANGKA PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DEWAN ATAS NAMA FRAKSI TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD) PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.
SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM INI, FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI BAGI CALON-CALON HAJI SUMATERA UTARA YANG BERANGKAT KE TANAH SUCI PADA TAHUN INI. SEMOGA JAMAAH HAJI PADA TAHUN INI DAPAT MELAKSANAKAN SELURUH AKTIVITAS IBADAH DENGAN PENUH KEKHUSYUKAN DAN KEIKHLASAN SEHINGGA MENDAPATKAN HAJI MABRUR DISISI ALLAH SWT, DAN TAK LUPA PULA KAMI MENGHARAPKAN KIRANYA SEGENAP JAMAAH DAPAT MENDOAKAN AGAR SUMATERA SELALU DALAM KEADAAN YANG KONDUSIF, SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DAPAT BAHU MEMBAHU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG TERJADI DI SUMUT SEHINGGA SEGERA TERWUJUD MASYARAKAT PROPINSI SUMATERA UTARA YANG YANG ADIL DAN SEJAHTERA.
OLEH KARENA ITU FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENGHARAPKAN AGAR SEGENAP PETUGAS HAJI PPHI DAN TPHI MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB SEHINGGA JAMAAH HAJI DAPAT MELAKSANAKAN AKTIVITAS IBADAH DENGAN NYAMAN DAN TENANG.
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
MENGAWALI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKS KALI INI, KAMI PERLU MENEKANKAN PENTINGNYA PERHATIAN YANG SERIUS DARI KITA BERSAMA TERHADAP KEMAMPUAN (KUALITAS) APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. SESEMPURNA APAPUN PENYUSUNAN APBD, IA BARU AKAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT BILAMANA DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG BERKUALITAS. PERHATIAN TERHADAP URGENSI APARATUR YANG BERKUALITAS INI SESUNGGUHNYA ADALAH MERUPAKAN PRIORITAS PERTAMA DARI BEBERAPA PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011. HAL INI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2011 YANG MENEGASKAN:
“PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011 ADALAH DALAM RANGKA: (A). PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DENGAN SASARAN MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK, PRODUKTIVITAS BIROKRASI, DAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK’.
PENCAPAIAN KETIGA SASARAN TERSEBUT DI ATAS, YAKNI PERTAMA: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK, KEDUA: PRODUKTIVITAS BIROKRASI, DAN KETIGA: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA KUALITAS APARATUR PEMERINTAH YANG ADA, SERTA MERUPAKAN FAKTOR KORELATIF DALAM MENENTUKAN KEMANFAATAN DARI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG KITA SEPAKATI DALAM RANCANGAN APBD 2011 INI.
BERDASARKAN PEMIKIRAN TERSEBUT, FRAKSI PKS MENARUH PERHATIAN YANG BESAR KEPADA PENCIPTAAN DAN PENCAPAIAN APARATUR PEMERINTAH YANG BERKUALITAS. KAMI MEMINTA KEPADA SAUDARA GUBERNUR UNTUK TETAP MEMBERIKAN PERHATIAN SERIUS TERHADAP HAL INI. KARENANYA, PELATIHAN-PELATIHAN DALAM BENTUK APAPUN YANG MEMANG DITUJUKAN UNTUK MENG-UPGRADE KEPROFESIONALAN APARATUR PEMERINTAHAN PROPINSI SANGAT DIBUTUHKAN. NAMUN TENTUNYA HAL INI JUGA HARUS DIBARENGI DENGAN PENEMPATAN APARATUR SESUAI DENGAN BIDANG KEAHLIAN DAN KEMAMPUANNYA.
PADA KESEMPATAN INI JUGA KAMI MENGHARAPKAN SAUDARA GUBERNUR UNTUK MENJELASKAN KONDISI UMUM APARATUR PEMERINTAHAN PROPINSI SAAT INI, DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH IDEAL SEBARAN DAN KOMPOSISINYA, SERTA RENCANA SISTEMATIS YANG TELAH DAN SEDANG DIBUAT MENUJU KONDISI IDEAL TERSEBUT.
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN SEKALIAN
MEMULAI PENCERMATAN ATAS RINCIAN ANGGARAN DALAM R-APBD 2011 INI, KAMI PERLU UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN R-APBD SEBAGAI PERBANDINGAN AGAR STRUKTUR PENDAPATAN PROPINSI SUMUT INI MENJADI LEBIH JELAS. HAL TERSEBUT DAPAT DILIHAT DARI TABEL BERIKUT INI:
Tabel Perbandingan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 dengan TA 2011
No Uraian APBD 2009
1 Pendapatan Asli Daerah 2,016,073,324,081.20
2 Dana Perimbangan 1,167,565,492,247.00
3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 28,919,883,777.00
4 Total Pendapatan 3,212,558,700,105.20
5 Belanja Daerah 3,444,526,410,634.00
NO Uraian P-APBD TA 2010 (Rp) RAPBD TA 2011 (Rp)
1.Pendapatan Asli Daerah 2,540,763,981,412 3,056,037,090,884
2.Dana Perimbangan 1,319,893,082,234 1,198,989,079,080
3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah 131,342,944,000 27,755,746,000
4.Total Pendapatan 3,992,000,007,646 4,282,781,915,964
5.Belanja Daerah 4,137,733,821,181 4,533,861,461,564
Tabel Rasio Pertumbuhan TA 2010 dan TA 2011
No Uraian TA 2010 2011
1 PAD 20,65% 16,86%
2 Total Pendapatan 19,52% 6,78%
BERDASARKAN DATA PADA TABEL-TABEL DI ATAS TERGAMBAR BAHWA TERJADI PENURUNAN PERSENTASE TERHADAP PERTUMBUHAN PENDAPATAN ANTARA TAHUN 2010 DENGAN PREDIKSI CAPAIAN DI TAHUN 2011, YAKNI DARI 20,65% DI TAHUN 2010 MENJADI 16,86% PADA TAHUN 2011.
KARENANYA KAMI MENYARANKAN AGAR PEMPROPSU DAPAT MELAKUKAN UPAYA-UPAYA (LANGKAH-LANGKAH) TEROBOSAN DALAM MENINGKATKAN PAD, SERTA MEMPERKECIL TINGKAT KEBOCORAN PENDAPATAN.
SAUDARA GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN SEKALIAN
BERKENAAN DENGAN SUBSTANSI RANCANGAN APBD 2011, FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA PERLU MEMAPARKAN SECARA JELAS ATAS KETIDAK-JELASAN DASAR PEMIKIRAN DALAM PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK SUMUT. SESUNGGUHNYA, KRITIKAN TAJAM TERHADAP HAL INI SUDAH BERKALI-KALI KAMI SAMPAIKAN DARI TAHUN KE TAHUN, DAN KAMI TIDAK AKAN PERNAH BOSAN UNTUK MELAKUKAN HAL ITU. KAMI PERLU MENEGASKAN BAHWA FRAKSI PKS TIDAK MEMILIKI MOTIF TERSELUBUNG DALAM HAL INI DAN JUGA TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENJATUHKAN KREDIBILITAS SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG. KAMI MENILAI, PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM JUMLAH YANG BESAR BAHKAN HINGGA RATUSAN MILYAR HARUS DIBARENGI DENGAN DASAR PEMIKIRAN DAN KAJIAN YANG JELAS.
HADIRIN SEKALIAN
DALAM R-APBD 2011, PENGELUARAN PEMBIAYAAN UNTUK PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK SUMUT DIANGGARKAN SEBESAR RP 150 M. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PADA TAHUN ANGGARAN 2010 INI, APBD PROPINSI SUMUT JUGA TELAH MENGELUARKAN DANA UNTUK PERNYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK SUMUT SEBESAR RP 150 M.
TERHADAP HAL INI, FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA PERLU MENGINGATKAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2O1O TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. BILA KITA CERMATI PERMENDAGRI TERSEBUT, MAKA PENYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN MELALUI R-APBD 2011 INI TIDAK SEJALAN DENGAN ARAHAN YANG TERDAPAT DALAM PERMENDAGRI TERSEBUT. SECARA JELAS LAMPIRAN PERMENDAGRI PADA: BAGIAN II ANGKA 3 HURUF B TENTANG PENGELUARAN PEMBIAYAAN MENYATAKAN:
2) PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU BADAN USAHA LAINNYA DAPAT DIANGGARKAN DALAM APBD APABILA JUMLAH YANG AKAN DISERTAKAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERKENAAN TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL.
PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK SUMUT SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM R-APBD 2011 MAUPUN APA YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2010 INI SAMA SEKALI TIDAK DINAUNGI OLEH PERDA PENYERTAAN MODAL YANG SEMESTINYA. PERDA PENYERTAAN MODAL KEPADA PT BANK SUMUT YANG DISETUJUI MAYORITAS FRAKSI DPRD (TIDAK TERMASUK FRAKSI PKS) PADA TAHUN 2009 YANG LALU SESUNGGUHNYA BUKANLAH PERDA UNTUK PENYERTAAN MODAL SEBAB PENYERTAAN MODAL YANG DIATUR PERDA TERSEBUT TANPA BATASAN JUMLAH MAUPUN TAHUN PELAKSANAANNYA.
KEKELIRUAN TERSEBUT TELAH KAMI PERTANYAKAN DALAM PEMANDANGAN UMUM ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PADA TAHUN 2009 YANG LALU. KAMI TELAH MENGINGATKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMBERIKAN PERNYATAAN SEBAGAIMANA BERIKUT INI:
“RANPERDA SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN GAMBARAN JELAS BERAPA NILAI NOMIMAL MODAL YANG AKAN KITA SETUJUI, APAKAH RP 10 MILYAR, RP 50 MILYAR, RP 100 MILYAR, RP 500 MILYAR, ATAUKAH TIDAK TERHINGGA. DISAMPING ITU KAMI MELIHAT TIDAK ADANYA KEJELASAN JANGKA WAKTU PENGAMBILAN DANA DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PBB, APAKAH PENGAMBILAN DANA TERSEBUT BERLAKU SETERUSNYA TANPA BATASAN?”
PENYERTAAN MODAL INI PERLU MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA SEBAB HAL INI BUKANLAH HANYA SEKEDAR MASALAH TEKNIS SEMATA TETAPI MENGGAMBARKAN CARA KITA MENETAPKAN SUATU KEBIJAKAN. SUNGGUH MERUPAKAN SUATU KEBODOHAN BERSAMA BILAMANA ANGGARAN SEBESAR RP 150 MILYAR DISETUJUI UNTUK DITEMPATKAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL TANPA LANDASAN PEMIKIRAN YANG JELAS TENTANG URGENSI DAN TUJUANNYA.
SECARA JELAS PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2O1O MEMBERI ARAHAN BAHWA PENYERTAAN MODAL DILAKUKAN DENGAN TUJUAN YAKNI: “KHUSUS UNTUK BUMD SEKTOR PERBANKAN, GUNA MEMENUHI CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN OLEH BANK INDONESIA.” KARENANYA, PERLU DIPERJELAS DALAM HAL INI, APAKAH MEMANG BENAR BAHWA PT. BANK SUMUT SETIAP TAHUNNYA AKAN MENGALAMI KEGAGALAN PENCAPAIAN PESENTASE CAR-NYA BILA TIDAK DILAKUKAN PENYERTAAN MODAL? SEIRING DENGAN HAL TERSEBUT PATUT JUGA DIPERJELAS BERAPAKAH NILAI NOMINAL YANG DIBUTUHKAN OLEH PT. BANK SUMUT SEHINGGA PERSENTASE CAR-NYA MENJADI SEHAT DAN APAKAH PENYEHATAN INI HARUS DILAKUKAN SETIAP TAHUN ?
MENILIK REALITA SEPERTI INI MAKA HARUS MENJADI KEPRIHATINAN KITA BERSAMA BAHWA TERNYATA KEBERADAAN PT. BANK SUMUT PADA AKHIRNYA HANYA AKAN MENJADI BUMD YANG SENTIASA MEMBEBANI APBD SETIAP TAHUNNYA.
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
PENYERTAAN MODAL BERKELANJUTAN KEPADA PT BANK SUMUT DENGAN JUMLAH YANG CUKUP BESAR, PADA SATU SISI, SEDANGKAN PADA SISI LAIN KEUNTUNGAN (DEVIDEN) YANG MASUK KEMBALI MENJADI PENDAPATAN DAERAH SETIAP TAHUNNYA LEBIH KECIL DARI DANA YANG DIINVESTASIKAN, SESUNGGUHNYA MERUPAKAN BENTUK KEGAGALAN DALAM MEMBANGUN SUATU BANK YANG DIHARAPKAN MAMPU BERKOMPETISI, TUMBUH DAN BERKEMBANG. KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL INI TENTUNYA AKAN DIBACA PUBLIK SEBAGAI BENTUK “MEMPERCANTIK“ BUMD SAJA. HANYA SAJA HARUS DIPERTANYAKAN MENGAPA HANYA BUMD “PT BANK SUMUT“ SAJA YANG MENDAPAT PERLAKUAN ISTIMEWA DAN DIPERCANTIK ?? MENGAPA PERLAKUAN YANG SAMA TIDAK DIBERIKAN KEPADA SEMUA BUMD YANG ADA ?
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
MELALUI PEMANDANGAN UMUM INI KAMI PERLU MENGAPRESIASI SIKAP PEMERINTAH PROPINSI UNTUK MENGHAPUS ALOKASI ANGGARAN PEMBELIAN HELIKOPTER. KAMI SANGAT SEPENDAPAT DENGAN KEBIJAKAN TERSEBUT. SEBAGAIMANA YANG TELAH DISAMPAIKAN, BAHWA DANA PEMBELIAN HELIKOPTER TERSEBUT AKAN DIALOKASIKAN UNTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU AGAMA. NAMUN, KAMI MEMINTA KEPADA SAUDARA UNTUK DAPAT MENJELASKAN KEPADA SIAPA SAJA PENERIMA DANA TERSEBUT DAN BERAPA TOTAL JUMLAHNYA. KAMI MENYARANKAN AGAR PEMPROPSU JUGA MEMASUKKAN GURU-GURU MDA SEBAGAI BAGIAN DARI PENERIMA DANA TERSEBUT.
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
MELALUI PEMANDANGAN UMUM INI KAMI PERLU MEMINTA PENJELASAN LEBIH LANJUT BERKENAAN DENGAN PENGURANGAN DANA TAKTIS DALAM R-APBD 2011, YAKNI DARI RP. 80 MILYAR PADA TAHUN SEBELUMNYA MENJADI HANYA RP. 20 MILYAR PADA TAHUN 2011 INI. KAMI MENILAI DENGAN KONDISI NEGARA YANG SENANTIASA DIRUNDUNG OLEH BENCANA ALAM, KAMI MENILAI PERLU SEKALI UNTUK TETAP MENEMPATKAN DANA TAKTIS YANG MEMADAI GUNA MENGANTISIPASI KONDISI-KONDISI DARURAT YANG DAPAT TERJADI DI SUMATERA UTARA INI.
BERSAMAAN DENGAN HAL DI ATAS, KAMI JUGA MEMINTA PENJELASAN TENTANG ALOKASI DANA SEBESAR RP. 20 MILYAR UNTUK PEMBANGUNAN MESS PEMPROPSU DI JAKARTA, UNTUK KEPERLUAN APAKAH DANA SEBESAR ITU, DAN BERAPAKAH TOTAL DANA SESUNGGUHNYA YANG DIPERLUKAN? NAMUN BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT, KAMI MEMILIKI PANDANGAN BERBEDA AKAN URGENSI PENDIRIAN MESS INI. HAL INI MENGINGAT BAHWA POLA PEMBIAYAAN UNTUK KEPERLUAN DINAS YANG KE DEPAN ADALAH DALAM BENTUK AT-COST, MAKA KEBERADAAN MESS PEMPROPSU DALAM HAL INI AKAN KEHILANGAN URGENSINYA.
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
PADA BAGIAN YANG LAIN, FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA JUGA MENARUH PERHATIAN YANG BESAR TERHADAP PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI MASYARAKAT DI PROPINSI SUMATERA UTARA INI. KARENANYA KAMI MENGAJUKAN USULAN PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN SDM TERSEBUT UNTUK DIMASUKKAN (DITAMBAHKAN) DALAM APBD 2011. GUNA MENDUKUNG USULAN TERSEBUT, KAMI MEMINTA AGAR DIANGGARKAN DANA SEBESAR RP 1,25 MILYAR UNTUK MENDUKUNG PROGRAM DIMAKSUD.
DI SAMPING ITU, KAMI JUGA MENGUSULKAN BEBERAPA PROGRAM DAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI BERIKUT:
1. Pembangunan Jalan Gatot Subroto Kota Binjai 7,500,000,000
2. Pembangunan jln. Bandar Pulau - P.Rakyat - Bts Tobasa di Asahan 5,000,000,000
3. Penggantian Jembatan Aek Gambir- pada ruas jalan pulau rakyat batas tobasa
3,000,000,000
4. Pembangunan jalan Muara Pungkut - Simpang Banyak di Madina 7,500,000,000
5. Pembangunan Jembatan Aek Simantung pada ruas Muara Pungkut - Sp. Banyak kab.
Madina 1,500,000,000
6. Pembangunan tembok saluran pembuangan sepanj. + 20 m dan penguatan tebing sungai
di belakang SMA Negeri 1 Binjai sepanj. +120 m dengan sistem talut pasangan
2,500,000,000
7. Peningkatan Jalan Tanah Abang – Tebing Tinggi Serdang Bedagai 10,000,000,000
8. Peningkatan Jalan Jurusan P. Siantar _ T. Tinggi 12,500,000,000
9. Pembangunan Jembatan Paku terbuat dari kayu melintasi Sei Ular menghubungkan
Brigif Rimbaraya Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Katarih Sergai
10. Pemeliharaan pembangunan Jalan Propinsi dari Dolok Masihul ke Tebing Tinggi
sepanjang 4 Km
11. Pembangunan Jalan Propinsi yang menghubungkan Patumbak dengan Tiga Juhar untuk
memperlancar Distribusi hasil Pertanian Masyarakat.
12. Perbaikan jalan longsor di desa Simatorkis ruas jalan Hutaimbaru Sipiongot
di Kabupaten Padang Lawas Utara
13. Pengadaan satu unit Ambulan untuk Pendawa Sumatera Utara
14. Perbaikan bibir sungai yang longsor di Jalan Speksi Amplas
15. MASJID TAQWA Pasar III Natal Kec. Natal Kabupaten Madina TAQWA 40,000,000
16. Masjid Ar-Ridho perkampungan Kodam I Bukit Barisan Tanjung Rejo Medan. 20,000,00
17. Musholla Al-Ikhlas Jl. LSM 4 Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten
Deli serdang 20,000,000
18. BMT Rabitah Sentang Jl.Jend Gatot Subroto Kel.Sentang Kec.Kisaran Timur 21224
100,000,000
19. Yayasan pendidikan Islam Ra/Tka/Tpa Nurhidayah desa Rotan Jl.Besar Medan Batang
Kuis No.003 Percut Sei Tuan 40,000,000
20. STM Paguyuban AR-RAHMAN, Jl. Bajak V gg. Sejahtera no. 85 A .Lk. VIII Kel.
Harjosari II Kec. Medan Amplas Medan 15,000,000
21. Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), Jl. Tuba II No. 62 Medan Denai 65,000,000
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
PADA BAGIAN AKHIR PEMANDANGAN UMUM INI, FRAKSI PKS PERLU UNTUK KEMBALI MENGINGATKAN AGAR PEMERINTAH TETAP MENGAMBIL-ALIH PENGELOLAAN INALUM PASCA BERAKHIRNYA KONTRAK KERJASAMA INDONESIA DENGAN PIHAK JEPANG. KAMI JUGA MENGHIMBAU AGAR KEBIJAKAN INI TETAP DIBARENGI DENGAN MEMBERI RUANG KEPADA DAERAH UNTUK TETAP MENDAPATKAN DEVIDEN ATAS KEBERADAAN INALUM.
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN, DAN HADIRIN SEKALIAN
DEMIKIANLAH BEBERAPA PANDANGAN MAUPUN USULAN YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN MELALUI PEMANDANGAN UMUM KALI INI SEBAGAI BAGIAN DARI KONTRIBUSI KAMI UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYUSUNAN APBD BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA INI.
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU
MEDAN, 14 OKTOBER 2010
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD SUMATERA UTARA
JURU BICARA
ANDI ARBA, SA.G
KETUA SEKRETARIS
H.HIDAYATULLAH, SE AMSAL NASUTION, B.ENG
Copyright From :
