Masyarakat Respon Positif Sosialisasi 4 Pilar Bangsa, Pendidikan Politik, dan Bela Negara

Kerjasama Program Bakesbangpol Linmas Sumut dengan LSM dan Lembaga Nirlaba Sangat Efektif

03 January, 2013

Harian Sumut Pos. Atas prakarsa dan ide strategis Plt Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Provinsi Sumut ditugaskan memberdayakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (orkemas) dan lembaga nirlaba lainnya untuk diikutsertakan mengoptimalkan tugas bangsa dan negara dalam bentuk kerjasama program.

DIBAWAH POHON: 

Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST berinteraksi dengan LSM, Orkemas dan Lembaga Nirlaba lainnya tidak hanya di gedung atau di aula melainkan juga berdialog di bawah pohon rambutan sebagaimana dengan komunitas petani dan nelayan bersama Sekdaprovsu H Nurdin Lubis, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut H Eddy Syofian, Kadis PU Bina Marga H Effendi Pohan dan Kabiro Keuangan Pemprovsu H Baharuddin Siagian.

Di Kantor Bakesbangpol Linmas Sumut di Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan kemarin, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP mengemukakan tugas bangsa dan negara yang dikerjasamakan programnya untuk optimalisasi tersebut mencakup pembentukan karakter (nation building), penguatan cinta tanah air, revitalisasi nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, memperkokoh jatidiri dan daya saing bangsa.

“Hal itu dilakukan melalui kegiatan penguatan empat pilar bangsa, pendidikan politik dan bela negara yang ternyata setelah ditelusuri melalui paket sekira 150 kerjasama program terindikasi bahwa masyarakat masih membutuhkan sosialisasi empat pilar, pendidikan politik maupun bela negara dan masyarakat sangat respon terhadap materi ini. Itulah sebabnya kerjasama program ini sangat efektif,” jelas Eddy yang pernah menjadi Pj Wali Kota Tebingtinggi dan Kepala Dinas Komonfo Sumut.

Secara garis besar kerjasama program ini dilandasi oleh Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 yang intinya mengamanahkan kepada pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama program dengan ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

“Adanya Permendagri ini membuat Bapak Plt Gubsu menugaskan Badan Kesbangpol Linmas Sumut melakukan kerjasama program dalam upaya optimalisasi penguatan empat pilar bangsa, pendidikan politik dan bela negara yang dirasakan masih lemah di kalangan masyarakat maupun kalangan birokrat,” jelas Eddy Syofian.

Fondasi Strategis
Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST menilai, kata Eddy Syofian, kelemahan empat pilar bangsa dapat memperburuk kondisi bangsa karena empat pilar itu merupakan fondasi strategis yang sangat penting bagi mewujudkan karakter dan identitas bangsa dan bagi bangsa Indonesia empat pilar tersebut merupakan harga mati.

“Melepaskan atau melalaikan salah satu dari empat pilar bangsa sama artinya dengan pembubaran bangsa ini,” tegas Eddy Syofian seraya memaparkan empat pilar bangsa itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa dari nilai-nilai kearifan lokal yang sudah terbentuk sejak ratusan tahun sebagai wujud tingginya kebudayaan leluhur bangsa Indonesia.

Sejarah mencatat kejayaan zaman kerajaan dulu seperti Kerajaan Majapahit, Singosari dan kerajaan lain yang mereka lakukan saat itu adalah menerapkan kearifan-kearifan lokal tersebut. Dan nilai-nilai itu yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang kemudian melahirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang ini karena disaat semakin tingginya persaingan atau daya saing antar bangsa di era globalisasi, rendahnya semangat nasionalisme, munculnya berbagai konflik di daerah, salah satunya adalah akibat masyarakat tidak memahami secara benar tentang sejarah perjalanan bangsanya,” ujar Eddy Syofian.

Padahal kalau ditelusuri nyatalah bahwa empat pilar bangsa sesungguhnya perekat, pendorong, pemacu dan pemicu bagi terwujudnya bangsa yang bermartabat.

Nilai Budaya
“Pancasila yang terdiri dari lima sila misalnya digali dari nilai-nilai budaya bangsa yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia harus beragama, harus mengenal Tuhan,” ujarnya.

Rakyat Indonesia, lanjutnya, harus memahami bahwa beragama merupakan salah satu jalan utama mewujudkan rakyat Indonesia yang cinta damai, menghargai keberagaman, karena keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan.

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menggambarkan bangsa dan rakyat Indonesia menjunjung tinggi hak azasi manusia. Sila ketiga menggambarkan berbagai ragam suku, Agama dan budaya pada sekitar 13 ribu pulau di nusantara bisa disatukan dengan kebhinnekaan tersebut.

Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menggambarkan bahwa rakyat Indonesia sudah lama diajarkan untuk berdemokrasi.

Bangsa Indonesia sudah lama diajarkan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, pandangan atau masalah adalah melalui musyawarah yang dilandasi nilai-nilai persaudaraan.

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan itu harus ditujukan secara berkeadilan karena keadilan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab negara, sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Kandungan UUD 1945
Terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pilar Kedua yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menggambarkan bahwa bangsa Indonesia harus menghargai mekanisme kepemimpinan dan kepemerintahan, mulai dari Presiden, gubernur, bupati dan wali kota hingga kepala desa dan kelurahan.

“UUD 1945 juga menentukan dan mengatur hak dan kewajiban rakyat Indonesia serta apa tanggung jawabnya dalam melaksanakan dan ikut memajukan bangsa dan negara ini,” tuturnya.

Pilar ketiga yakni Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, etnik dan golongan semuanya harus bersatu.

“Keberagaman ini adalah sebuah rahmat dan keberagaman ini kekuatan bagi bangsa Indonesia karena dari keberagaman itulah Bangsa Indonesia bisa saling melengkapi dan menyempurnakan,” kata Eddy Syofian.

Pilar keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggambarkan seluruh wilayah nusantara adalah satu kesatuan yang kokoh dan tidak dipisah-pisahkan. “Dewasa ini Republik Indonesia terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah kabupaten dan kota otonom sebanyak 524. Ini semua merupakan satu kesatuan yang disebut NKRI,” tuturnya.

NKRI juga menggambarkan kepemimpinan nasional merupakan pusat dari kepemimpinan di daerah-daerah dan sebaliknya kepemimpinan di daerah harus memperkokoh terhadap kepemimpinan nasional. “Oleh sebab itu sistem pemerintahan presidential ini menggambarkan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke yang tidak boleh dipisah-pisahkan,” ujarnya.

Pendidikan Politik
Selanjutnya tentang pendidikan politik, Eddy Syofian mengemukakan ini adalah tugas bangsa. Keberadaan partai politik (parpol) adalah dalam rangka mendidik masyarakat agar tidak buta dalam berpolitik.

“Politik itu penting. Oleh sebab itu di masa transisi pembangunan politik dewasa ini terlihat banyak kemajuan yang signifikan dalam berdemokrasi karena rakyat telah diberikan tempat untuk menentukan nasib bangsanya, untuk menentukan kepemimpinannya,” ujarnya.

Tetapi, diakui Eddy Syofian, bahwa parpol yang sesungguhnya diberikan peran yang besar untuk mendidik masyarakat, mendidik konstituennya, ternyata dirasakan belum optimal. Ini terindikasi, pada masa transisi pembangunan politik dan demokrasi dewasa ini, ternyata dalam pelaksanaannya banyak yang dirasakan belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Terbukti, indikasi politik transaksional dirasakan masih terjadi, pemerintahan yang korup masih menjadi bahasan masyarakat di sana-sini, di beberapa daerah isu kepala daerah terpilih karena ‘money politics’ masih menjadi topik yang membetot perhatian publik, penegakan hukum masih harus diperjuangkan dan ongkos demokrasi yang sangat mahal.

Selain itu pemilihan kepala daerah banyak yang menimbulkan konflik, banyak hasil politik yang tidak memuaskan rakyat dan sejumlah indikator dan parameter lainnya.

Semua ini menunjukkan masih banyak yang memerlukan perbaikan dan rakyat masih sangat perlu lebih diintensifkan pendidikan politik, agar semua komponen bangsa lebih cerdas dan lebih perduli terhadap kemajuan bangsa ke sepan.

“Di dalam Undang-undang Partai Politik telah ditegaskan dana yang diberikan pemerintah kepada parpol yang keterwakilannya ada di DPRD maka 60 persen harus digunakan untuk pendidikan politik,” ujar Eddy Syofian.

Dicerdaskan
Oleh sebab itu menghadapi tahun politik 2013 maka rakyat perlu lebih dicerdaskan karena tahun 2013 bagi masyarakat Sumut bukan hanya berarti memilih Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2013-2018 saja melainkan juga memilih anggota legislatif dan selanjutnya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Artinya, lanjut dia, pendidikan politik perlu terus dilakukan baik oleh parpol maupun pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Misalnya melakukan sosialisasi pendidikan politik menghadapi Pemilu Gubsu dan Wagubsu (Pilgubsu) 2013, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Jadi jelas bahwa rakyat harus terus diberikan pencerdasan tentang arti pentingnya belajar politik dan memahami politik yang beretika, santun, berbudaya dan bermartabat,” kata Eddy Syofian.

Bela Negara
Terkait dengan bela negara, Eddy Syofian mengemukakan sehubungan akan lahirnya Undang-Undang tentang Keamanan Nasional dimana salah satu peranannya yaitu bagaimana agar rakyat ikut bertanggung jawab dalam keselamatan dan keutuhan NKRI.

Kedaulatan negara ini katanya harus kita pertaruhkan sehingga seluruh rakyat Indonesia harus ikut dalam bela negara. Oleh sebab itu Undang-Undang yang mengatur tentang bela negara ini sangat penting apalagi sistem pertahanan negara kita adalah sistem Hankamrata yakni pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

“Sejarah telah mencatat bahwa keberhasilan Indonesia mencapai gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah karena kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat Indonesia. Perang gerilya yang digagasi oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sebagai bukti nyata kerlibatan rakyat Indonesia untuk ikut menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Eddy Syofian, bela negara di kalangan generasi muda sudah harus dilakukan dan seluruh bangsa Indonesia perlu diberikan pemahaman tentang ini mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa sehingga mereka ke depan menjadi cadangan-cadangan negara dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Pengertian menjaga keutuhan NKRI tidak semata-mata dalam arti fisik yakni infiltrasi pihak asing tetapi juga menjaga nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, nilai cinta tanah air, nilai tentang mengetahui seluk beluk NKRI, memahami keberagaman, menjaga keamanan dan ketertiban umum adalah merupakan bagian dari upaya bela negara,” ujarnya.

Itulah sebabnya, lanjut Eddy Syofian, segala hal tentang empat pilar bangsa, pendidikan politik dan bela negara harus terus diketuktularkan melalui berbagai jalur antara lain melalui kerjasama program Badan Kesbangpol Linmas Sumut dengan LSM, ormas dan lembaga nirlaba lainnya melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, outbond,diskusi-diskusi politik dan diskusi publik maupun kegiatan-kegiatan nyata lainnya yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan kerjasama program ini akan terwujud apa yang kita harapkan. Itulah sebabnya kerjasama program yang dibangun atas prakarsa Bapak Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST ini adalah bagian penting untuk terus dikembangkan di tahun 2013 mendatang nanti,” ujarnya.

“Inilah salah satu langkah strategis, sehingga masyarakat Sumut akan tertanam pada jiwanya empat pilar bangsa, pemahaman di dalam dadanya tentang pendidikan politik yang benar, santun dan beretika serta pemahaman di hati nuraninya tentang keinginan dan kecintaannya untuk bela negara, membela simbol-simbol negara, membela Merah Putih, menghormati pemimpin,” kata Eddy Syofian.

Lulus Verifikasi
Eddy Syofian menjelaskan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 mengamanahkan kerjasama dimaksud adalah kerjasama Kemendagri, Pemprov dan Pemkab/Pemko dengan ormas dan lembaga nirlaba lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdaftar di pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemko.

Ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan kerjasama berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan lembaga atau unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

“Organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya penerima kerjasama yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan sah bertanggungjawab secara formil dan materil terhadap seluruh uang yang telah diterima,” jelas Eddy Syofian.

Untuk melaksanakan kerjasama dimaksud dibentuk Tim Verifikasi yang bertugas melakukan penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi yang diajukan oleh LSM, orkemas dan atau lembaga nirlaba lainnyan serta menilai pelaporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan yang disampaikan oleh LSM, ormas dan lembaga nirlaba dimaksud.

Eddy Syofian mengemukakan menjadi tanggung jawab Pemda juga untuk menyosialisasikan 4 Pilar, pendidikan politik dan bela negara apalagi pimpinan MPR pada November lalu telah melakukan MoU dengan para Gubernur se Indonesia di Gedung MPR agar Pemda dapat mengalokasikan anggaran di APBDnya untuk bersama menyosialisasikan hal tersebut.

“Bapak Plt Gubsu telah merespon dengan cepat tentang hal tersebut dan Kabupaten serta Kota diharapkan juga melakukan hal yang sama,” ujar Eddy Syofian. (dmp)

Posted By : PKS Beringin DS